Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian

    Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf  Pertanyakan Status Kepegawaian
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf

    JAKARTA - Para dosen tetap non PNS yang bekerja di sejumlah perguruan tinggi negeri mengadukan status kepegawaiannya kepada Komisi X DPR RI. Nomenklatur dosen tetap non PNS tidak ada dalam UU No.5/2004 tentang ASN. Hal ini jadi problem serius, sebab tidak hanya status kepegawaiannya, tapi juga karir para dosen tersebut dipertanyakan.

    Persoalan itu terungkap dalam dialog para dosen tetap non PNS dengan Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Rabu (30/3/2022). Para dosen tersebut mendesak Komisi X DPR bisa membantu memperjelas status kepegawaiannya untuk peningkatan karir profeional para dosen tersebut.

    Nasi Goreng Campur
    market.biz.id Nasi Goreng Campur
    60% Rp 3.000
    Beli sekarang!

    Dede saat membuka rapat menyampaikan, para dosen tetap non PNS  ini adalah pegawai yang ditempatkan di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud Ristek dan Kemenag. Para dosen ini awalnya diangkat berdasarkan Permendikbud No.84/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS di PTN dan Dosen Tetap di PTS. Namun, ada masalah ketika rekrutmen PNS dan PPPK dibuka, para dosen tetap ini tidak termasuk di dalamnya.

    "Dosen masuk dalam UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Profesinya penting sekali, apalagi di era kampus merdeka ini, " ujar Dede yang juga politisi fraksi Partai Demokrat tersebut. Sementara itu, M. Nur Effendi yang memimpin delegasi dosen tetap non PNS ini menjelaskan, para dosen ini tergabung dalam Ikatan Dosen Tetap Non PNS yang berdiri pada 9 Agustus 2016. Keanggotaannya meliputi PTN dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN).

    Jumlah dosen tetap non PNS ini berjumlah lebih dari 9500 dosen. Ditegaskannya, para dosen ini bukan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Di sinilah persoalan nomenklatur mengemuka, karena tidak ada dalam UU ASN. Bila di Kemendikbud menggunakan istilah dosen tetap non ASN, maka di Kemenag menggunakan istilah dosen tetap bukan ASN. Ini juga jadi persoalan lain lagi dalam nomenklatur. (mh/aha)

    DEDE YUSUF DPR RI KOMISI X DEMOKRAT
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Pastikan Pasokan Biosolar...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 69

    Postingan Tahun ini: 286

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 29

    Postingan Tahun ini: 156

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Babinsa Koramil 01/Kota Solok, Lestarilan Kesenian Randai Bersama Warga Binaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Mesum di Kamar Kos; Sepasang Kekasih di Padang Ditangkap Warga dan Digelandang ke Mako Satpol PP
    Harga Cabai Merah di Agam Rp 110 Ribu per Kg, Turun 10 Ribu
    LBH Padang Desak Polda Sumbar Selesaikan 5 Kasus Dugaan Penganiayaan, 4 Korban Meninggal Dunia
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

    Ikuti Kami