Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

    Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara
    Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Simanjuntak, SH., MH

    JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menghadiri persidangan dengan agenda persidangan Pembacaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa Hari Setianto dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

    1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.378.883.500 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    6. Barang bukti berupa dokumen dipergunakan perkara lain dan barang bukti uang, aset bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti dan yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan dikembalikan kepada yang berhak;
    7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, -.

    Atas putusan Majelis Hakim tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pikir-pikir. (pd) 

    Indonesiasatu.co.id

    Indonesiasatu.co.id

    Artikel Sebelumnya

    Pro Kontra Revisi UU Polri, Tony Rosyid:...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 130

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 65

    Postingan Tahun ini: 282

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 149

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 26

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diduga Pelaku Cabul, Oknum Mahasiswa Ditangkap

    Rekomendasi

    Sekda Andree Algamar Hadiri Peresmian Pusdiklat GRHA Samatha Giri Padang
    Sekdako Padang Andree Algamar Hadiri Sertijab Ketua Pengadilan Negeri Padang
    Anwar Hafid Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
    Peringati Hari Bhayangkara, Polda Sumbar Gelar Kejuaraan Menembak
    Kerja Sama dengan BTN dan Sucofindo, Mahyeldi Minta Rumah Makan Padang di Luar Sumbar Disertifikasi

    Ikuti Kami