Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

    Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden
    Ilham Bintang, Jurnalis Senior Indonesia

    JAKARTA - Demokrasi Indonesia tampaknya tengah menghadapi masalah besar, masa sulit, mendekati Pemilu 2024. Sejumlah elit politik, paling tidak yang sudah mengemuka, tiga ketua Parpol sudah merongrong demokrasi kita  namun belum dapat sanksi.

    Mereka, Ketum  Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ketiganya telah memantik kegaduhan karena berwacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan   penundaan Pemilu 2024 di tengah masyarakat. Dua hal itu sensitif diwacanakan karena merupakan roh  UUD 1945. 

    Seperti sudah ditulis  sebelumnya, kita sesalkan itu karena ketiganya adalah "orang dalam" Presiden Jokowi. Ketiganya secara institusional, sebagai pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi.  

    Wajar muncul desakan  Presiden Jokowi segera bicara lagi menegaskan sikapnya soal wacana itu.

    WARTASEKOLAH.COM
    market.biz.id WARTASEKOLAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sekurang-kurangnya, menegur ketiga pimpinan parpol dimaksud. Kita memang tahu, Presiden Jokowi  sudah berkali - kali menyatakan tidak punya niat dan berminat untuk lanjut menjadi Presiden RI tiga priode.

    Alasannya jelas karena faktor konstitusi yang melarang. Atas pertimbangan konstitusional  itu Presiden pun pernah berkata, pihak yang  berwacana presiden tiga priode "kalau tidak mau mengambil muka, pasti mau menjerusmuskan saya."

    Penegasan Jokowi sekali lagi penting untuk "membungkan" netizen yang hari-hari ini kembali memviralkan pernyataan Jokowi tempo hari sebelum menjadi Presiden RI. Yang sewaktu ditanya, menjawab  "tak pernah mikir mau jadi presiden".

    Kita juga teringat ucapan Presiden Jokowi yang pernah mengancam jika ada pihak (pembantunya) yang main - main dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal korupsi, " saya akan gigit sendiri".  
    Fakta yang tersaji kini, sebenarnya sudah cukup menjadikan "tiga sekawan" itu sasaran empuk untuk digigit.  

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bicara Isi WhatsApp

    Seminggu telah berlalu namun Presiden Jokowi belum merespons apa-apa. Ditunggu berbicara soal sensitif itu di Rapim TNI - Polri, Selasa (1/3), namun Presiden hanya tertarik  menyinggung soal isi WhatsApp Group di lingkungan Polri yang menganggunya. Jokowi pun meminta pimpinan TNI dan Polri menertibkan WAG yang membahas soal Ibu Kota Negara baru di Kaltim. Padahal, itu urusan "ecek-ecek " atau ringan saja sebenarnya.     Sekelas perbincangan warga WAG di lingkungan RT/RW. 

    Politisi PKS, Mardali Ali Sera, langsung mengingatkan Presiden, WAG adalah wilayah pribadi setiap warganegara. Masih berkait hak   rakyat yang dijamin di dalam pasal 33 UUD 1945. 

    Selain soal  WAG, Jokowi juga menyinggung ancaman Mubaliq yang radikal. Secara khusus dia  meminta pimpinan TNI - Polri tidak memberi kesempatan dai dai   radikal berceramah di lingkungannya.  Teguran itu langsung juga mengundang reaksi para ulama.

    Bukan hanya di lingkungan TNI-Polri, menurut mereka, sesuai kontitusi negara, di mana pun tidak boleh ada tempat yang mengakomodasi mubaliq radikal. TVOne semalam mengundang Ketua MUI KH  Cholil Nafis dan Ustaz Das'ad Latief, antara lain mengulas itu.

    Sayangnya, lagi-lagi yang diutus Ali Mochtar Ngabalin mewakili pemerintah.  Selain tak bijak, jejak digital Ngabalin sering  merusak substansi diskusi. Ibarat salat,   belum " waladdalin", Ngabalin mendahului berseru " aminnn" panjang dan suaranya menggelegar pula merusak speaker. 

    Ustaz Das'ad Latif meminta pemerintah merumuskan terlebih dahulu definisi dan kriteria apa yang tergolong mubaliq radikal. Mesti dibedakan Mubaliq yang merongrong negara (radikal) dengan mubaliq yang bersikap kritis menyampaikan  pesan kebaikan (amal ma'ruf nahi munkar). Jelas, yang terakhir bukan tergolong radikal. 
     
    "Saya paling sering dapat undangan tausiyah di lingkungan pejabat TNI - Polri. Tausiyah saya  sering diseling kritik sosial, juga terhadap penyimpangan penguasa. Biasa saja. Pengundang dan jemaah umumnya senang.
    "Masak begitu radikal? Masak mempertanyakan  minyak goreng, tempe, daging yang langka dan mahal, mau dibilang radikal?, " tanya  Ustaz kelahiran Sulsel itu yang terkenal dengan ucapan " beleng-beleng"nya. 

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

    Peta Media Sosial 

    Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden  atau menunda Pemilu 2024 memang  harus segera dihentikan.

    Ada yang sambil mengusulkan, agar ketiga pentolan Parpol itu  sebaliknya dipolisikan saja dengan dugaan  percobaan makar terhadap UU 1945. 

    Namun, disayangkan, Presiden Jokowi justru bicara lain pada  momen Rapim TNI - Polri. Presiden hanya menyoal isi WAG di lingkungan TNI - Polri  yang mempercakapkan soal IKN. Alasan  Jokowi melarang, karena IKN sudah menjadi keputusan pemerintah dan parlemen sudah mengeluarkan UU IKN. Padahal, kalau disimak cermat, konstitusi   yang mengunci perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 lebih tinggi derajatnya dibandingkan UU IKN.  

    Presiden mungkin juga belum "ngeh",  tiga pembantunya yang menghendaki penundaan Pemilu 2024, terang benderang memanipulasi suara rakyat. Muhaimin Iskandar misalnya. Secara  eksplisit, dia yang menyebutkan 60 ?ri 100 juta pengguna twiter di Tanah Air mendukung perpanjangan masa jabatan  Presiden Jokowi. Data  itu langsung dipatahkan oleh pakar IT Ismail Fahmi karena tidak valid. Pengusaha Drone Emprit tersebut menyebutkan pengguna akun twiter di Tanah Air hanya 18 juta 

    " Sedangkan total jumlah  netizen yang ikut aktif dalam percakapan wacana perpanjangan masa jabatan ini tidak sampai 10 ribu akun. Dan, mayoritas menolak, " terang Ismail ketika saya hubungi Rabu (2/3) pagi.

    Ismail juga mengirimi saya peta percakapan netizen di twiter yang menggambarkan keadaan itu. Mengamati kegaduhan seminggu ini, rasanya demokrasi Indonesia memang tengah  terancam, membutuhkan pertolongan kita semua mempertahankannya secara at all cost.

    Jakarta, 2 Februari 2022

    Ilham Bintang

    Jurnalis Senior Indonesia

    JURNALNASIONAL.CO.ID
    market.biz.id JURNALNASIONAL.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Ilham Bintang
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Tertinggi di Kepri, Pertumbuhan Ekonomi...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 290

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 159

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK lagi Terkait Kasus Korupsi e-KTP
    Tiga Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi
    Tim Verifikasi Perpustakaan RI Tinjau Lokasi Pembangunan Pusda di Kota Pariaman
    Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

    Ikuti Kami