Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan

    Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan
    Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin

    DELI SERDANG - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mewanti-wanti pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sebab, kebijakan yang ada seperti mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan permasalahan kekosongan tenaga pengajar di lembaga pendidikan swasta, yang merupakan tempat semula guru tersebut mengajar.

    “Semua guru-guru itu lolos dalam tes, hendaknya ditempatkan di tempat awal, tempat asal. Sehingga mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah-sekolah, di seluruh penjuru tanah air, ” tegas Djohar usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022). Ia mengaku, Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikannya.

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Djohar menilai, rendahnya gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp300.000 tersebut tidak manusiawi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke Deli Serdang  tersebut, disampaikan bahwa berbagai program digalakkan Bupati dan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif meski dengan segala keterbatasan. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap program-program yang saat ini tengah dijalankan Deli Serdang untuk pendidikan di sana dapat lebih kokoh.

    “Oleh karena ini, kita mungkin akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, untuk mencari peluang peluang ‘apa yang bisa kita bantu untuk guru guru yang seperti ini’. Mereka belum lolos diterima tetapi aktivitas mereka (guru honorer) masih sangat sangat diperlukan bagi sekolah. Mungkin perlu adanya biaya biaya penelitian, tunjangan dan apa yang bisa kita berikan sehingga mereka mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya, ” terang politisi Partai Gerindra itu.

    ADV.CO.ID
    market.biz.id ADV.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Di akhir, politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III ini pun berharap pandangan politik, regulasi, maupun kebijakan lainnya terhadap guru dapat bergerak ke yang lebih baik. “Nah itulah (saya mau lihat) orang orang bangganya jadi guru. Karena itulah perlu adanya undang-undang yang kuat untuk mem-backup guru-guru kita, sehingga profesi ini setara sejajar dengan aparat pemerintah lainnya seperti TNI, Polri, pemerintah daerah. Sehingga guru-guru berada posisi yang benar. Jadi ini perjuangan kita bersama, ” tutupnya. (hal/sf)

    Djohar Arifin Husin DPR RI KOMISI X GOLKAR
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Zainuddin Maliki: Pariwisata Kabupaten Malang...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 290

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 159

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Karena Faktor Ini, SILPA APBD 2021 Tanah Datar Bengkak hingga Rp111,5 M
    Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK lagi Terkait Kasus Korupsi e-KTP
    Tiga Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi
    Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

    Ikuti Kami