Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19
    Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

    JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Ia menilai Pemerintah tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19. Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi koordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.

    “Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya, ” ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Senin (26/10/2020).

    DESTINASI.CO.ID
    market.biz.id DESTINASI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Diungkapkannya, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 mesti berbasis riset (evidence based approach). Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik, karena memberi ketentraman di masyarakat.

    “Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut, ” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.  

    Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar. Sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan.  Serta tidak ada efek samping yang berarti. Tidak hanya itu, legislator dapil Banten I ini juga meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

     “Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya Pemerintah setop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan, ” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini. (***)

    Mulyanto DPR RI PKS
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Gelar Bakti Kesehatan di Titik 0 IKN, Kapolri...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 69

    Postingan Tahun ini: 286

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 29

    Postingan Tahun ini: 156

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Babinsa Koramil 01/Kota Solok, Lestarilan Kesenian Randai Bersama Warga Binaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Mesum di Kamar Kos; Sepasang Kekasih di Padang Ditangkap Warga dan Digelandang ke Mako Satpol PP
    Harga Cabai Merah di Agam Rp 110 Ribu per Kg, Turun 10 Ribu
    LBH Padang Desak Polda Sumbar Selesaikan 5 Kasus Dugaan Penganiayaan, 4 Korban Meninggal Dunia
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

    Ikuti Kami