Pangeran Kharul Saleh Dorong PPATK Tingkatkan Pemantauan Transaksi Mencurigakan

    Pangeran Kharul Saleh Dorong PPATK Tingkatkan Pemantauan Transaksi Mencurigakan
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Kharul Saleh saat rapat kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

    JAKARTA - Komisi III DPR RI, pada rapat kerja kali ini, menerima penjelasan Kepala PPATK terkait realisasi PNBP tahun 2021, target PNBP Umum tahun 2022, rencana penerimaan PNBP Fungsional tahun 2022, rencana kerja PPATK Tahun Anggaran 2022, dan Output Prioritas Nasional tahun 2022, serta akan melakukan pengawasan terhadap pencapaiannya. 

    Pada rapat kerja itu, Komisi III meminta PPATK untuk meningkatkan pemantauan transaksi mencurigakan. "Meminta PPATK untuk meningkatkan dan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme termasuk kejahatan terhadap lingkungan hidup serta kegiatan lain yang dapat mengganggu keuangan negara dan perekonomian nasional, " tandas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Kharul Saleh saat rapat kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). 

    NEWSPAPER.CO.ID
    market.biz.id NEWSPAPER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Tak hanya itu Komisi III juga mendorong PPATK agar dapat memberikan kajian dan penjelasan lebih detail terkait usulan PPATK mengenai RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Di sisi lain Kepala PPATK Ivan Yustivandana, memaparkan urgensi dari RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana.

    Ivan meminta RUU Perampasan Aset ini perlu segera dirampungkan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelematan aset. "Khususnya aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia serta aset yang terindikasi tindak pidana namun sulit dibuktikan pada peradilan pidana, " ungkapnya. 

    Neapolitan Pizza
    market.biz.id Neapolitan Pizza
    8% Rp 1.450
    Beli sekarang!

    Menurut Ivan aset-aset yang gagal dirampas untuk negara tersebut berdampak pada status aset yang akan menjadi aset status quo. Hal itu akan sangat merugikan penerimaan negara, khususnya dari PNBP yang berasal dari penegakan hukum. Atas dasar itu, Ivan meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. (eko/aha)

    Pangeran Kharul Saleh DPR RI KOMISI III PAN
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Isu Perbatasan Jadi Catatan Penting Komisi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 130

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 65

    Postingan Tahun ini: 282

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 149

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 26

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diduga Pelaku Cabul, Oknum Mahasiswa Ditangkap

    Rekomendasi

    Sekda Andree Algamar Hadiri Peresmian Pusdiklat GRHA Samatha Giri Padang
    Sekdako Padang Andree Algamar Hadiri Sertijab Ketua Pengadilan Negeri Padang
    Anwar Hafid Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
    Peringati Hari Bhayangkara, Polda Sumbar Gelar Kejuaraan Menembak
    Kerja Sama dengan BTN dan Sucofindo, Mahyeldi Minta Rumah Makan Padang di Luar Sumbar Disertifikasi

    Ikuti Kami