Ibnu Multazam: Pengelolaan Minyak Goreng Perlu Masuk Tupoksi Bapanas

    Ibnu Multazam: Pengelolaan Minyak Goreng Perlu Masuk Tupoksi Bapanas
    Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai pengelolaan minyak goreng perlu dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pangan Nasional. (Bapanas) Lantaran selama ini, komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Bapanas hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.  

    “Pertama pasti harus ada Perpres atau revisi Perpres yang memerintahkan minyak goreng menjadi urusan Badan Pangan Nasional. Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya, ” ujar Ibnu pada Parlementaria seusai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Ramadan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

    PUBLIK.CO.ID
    market.biz.id PUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini menurutnya lantaran minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak swasta. Untuk itu, pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.

    “Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stock bagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ” jelas Ibnu. 

    JURNALNASIONAL.CO.ID
    market.biz.id JURNALNASIONAL.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Kemudian untuk mengenai kesiapan pemerintah mengenai stok pangan menjelang lebaran, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatakan ketersediaan pangan menjelang ramadan dan hari raya Idulfitri saat ini cukup. Sehingga, DPR sebagai pengawas akan mengawasi nanti mengenai realitasnya di lapangan. (gal/sf)

    Ibnu Multazam DPR RI KOMISI IV PKB
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Dorong Transformasi Ekonomi, Polri Pastikan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 290

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 159

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Karena Faktor Ini, SILPA APBD 2021 Tanah Datar Bengkak hingga Rp111,5 M
    Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK lagi Terkait Kasus Korupsi e-KTP
    Tiga Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi
    Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

    Ikuti Kami