Perkuat KPPU, Andre Rosiade Usulkan Revisi UU Praktik Larangan Monopoli

    Perkuat KPPU, Andre Rosiade Usulkan Revisi UU Praktik Larangan Monopoli
    Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar dilakukan revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Beberapa penguatan kewenangan tersebut di antaranya adalah terkait pemanggilan paksa dan penyitaan alat bukti terhadap pihak yang diduga melanggar hukum jika terjadi suatu kasus. 

    “Ini pengalaman saya juga saat melapor kasus praktik predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok yang ingin hancurkan industri semen dalam negeri kita. Prosesnya di KPPU itu butuh 1, 5 tahun. Terus ada ancaman-ancaman di Ruang Rapat Komisi VI ini. Makanya bekerja dan baru selesai, ” ujar Andre saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan KPPU dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022). 

    Cortado steamed milk
    market.biz.id Cortado steamed milk
    9% Rp 2.300
    Beli sekarang!

    Karena itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menilai dengan revisi UU tersebut, dapat pula betul-betul menempatkan KPPU sebagai ujung tombak dalam memerangi praktik monopoli dalam persaingan usaha di Indonesia. “UU (Anti Monopoli) itu sudah tidak relevan lagi. Sudah dari 1999 sekarang 2022, sudah 23 tahun. Jadi, sekali lagi untuk dipertimbangkan (UU) direvisi. Kalau tidak ya macan ompong, ” tegasnya.

    Selanjutnya, Andre mengambil contoh kasus mafia minyak goreng yang saat ini ditangani KPPU. KPPU sudah menemukan satu alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Adapun untuk masuk dalam tahap penyidikan masih membutuhkan satu alat bukti lagi yang membutuhkan waktu 60 hari ke depan. Sehingga, bisa dilanjutkan ke dalam proses persidangan.

    UPDATES.CO.ID
    market.biz.id UPDATES.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Namun, Andre tidak bisa mendapatkan kepastian dari KPPU kapan keluarnya keputusan final terkait kasus mafia minyak goreng ini. “Tapi, keputusan ini bisa kalah juga di Mahkamah Agung nantinya. Karena itu UU-nya sudah patut direvisi kalau kita komitmen KPPU diperkuat, ” pesan legislator dapil Sumatera Barat I tersebut. (rdn/sf)

    Andre Rosiade DPR RI KOMISI VI GERINDRA
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Ary Egahni Ben Bahat Sayangkan Putusan Bebas...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 130

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 65

    Postingan Tahun ini: 282

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 149

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 26

    Postingan Tahun ini: 153

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diduga Pelaku Cabul, Oknum Mahasiswa Ditangkap

    Rekomendasi

    Sekda Andree Algamar Hadiri Peresmian Pusdiklat GRHA Samatha Giri Padang
    Sekdako Padang Andree Algamar Hadiri Sertijab Ketua Pengadilan Negeri Padang
    Anwar Hafid Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
    Peringati Hari Bhayangkara, Polda Sumbar Gelar Kejuaraan Menembak
    Kerja Sama dengan BTN dan Sucofindo, Mahyeldi Minta Rumah Makan Padang di Luar Sumbar Disertifikasi

    Ikuti Kami