PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital

    PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital
    Ketua PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu

    JAKARTA - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Pemerintahan Digital untuk mengatur tata kelola pemerintahan secara digital. RUU ini nantinya tidak hanya mengatur soal tata kelola pemerintahan secara elektronik saja melainkan mengatur tiga kluster utama.

    “RUU Pemerintahan Digital yang akan disusun oleh PPUU tidak hanya terbatas mengatur soal tata kelola pemerintahan secara elektronik saja melainkan tiga kluster utama yang akan diatur yaitu soal Digital Governance, Digital Economy dan Digital Society, ” ucap Ketua PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat, Jakarta, Rabu (15/6).

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    Badikenita memaparkan berbagai negara yang memiliki high e-government development index (EGDI) pasti memiliki UU Pemerintahan Digital yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan dan implementasinya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat.

    “Bukan itu saja digitalisasi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan di tengah dinamika revolusi industri 4.0 dan mempercepat pengembangan teknologi bagi inovator muda, start-up, dan perusahaan-perusahaan teknologi, ” kata senator asal Sumatera Utara itu.

    REPORTER.CO.ID
    market.biz.id REPORTER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Teras Narang menjelaskan mau tidak mau Indonesia harus beralih ke pemerintahan digital. Memang perubahan itu bukanlah perkara mudah dengan melihat kondisi riil saat ini. “Memang banyak hal yang mesti dilakukan. Karena negara kita cukup besar sehingga dibutuhkan SDM yang mumpuni. Bahkan diperlukan kehati-hatian untuk melakukan lompatan ini, ” lontarnya.

    Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono menjelaskan pihaknya mengapresiasi usulan DPD RI yang menginisiasi perumusan RUU tentang Pemerintahan Digital yang mengatur tata kelola pemerintahan digital. “Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting dan krusial dalam mempersiapkan pemerintahan yang modern sebagai respon dinamika strategis yang amat pesat, ” terangnya.

    PERS.CO.ID
    market.biz.id PERS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Slamet menambahkan pandemi Covid-19 ini mendorong perubahan besar pada pemanfaatan masif teknologi dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Maka diperlukan adanya kebijakan payung hukum mengenai ekosistem digital nasional, tentunya yang mengatur berbagai stakeholders, sistem, dan lingkungan digital. “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan adanya payung mengenai ekosistem digital, ” harapnya.

    Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkeu Sudarto mengatakan transformasi menuju konsep pemerintahan digital sangat diperlukan oleh Indonesia. Namun transformasi ini tidak bisa dilaksanakan tanpa mengembangkan seluruh ekosistem pendukungnya. 

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Tentu saja diperlukan berbagai simulasi untuk membangun berbagai used cases yang tepat seperti mengembangkan berbagai playbook. Transformasi digital bukanlah waktu yang singkat, namun memerlukan perjalan panjang sehingga diperlukan tatakelola yang sangat baik untuk menjamin keberhasilannya, ” kata Sudarto.

    Pada sesi rapat kedua, PPUU DPD RI juga mengundang narasumber dari Direktur Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Suhono Harso Supangkat. Ia memaparkan dalam konteks pemerintahan digital ada beberapa hal yang membutuhkan payung hukum seperti perlindungan data nasional, otentifikasi dokumen secara online, sistem pembayaran secara non tunai dan banyaknya kejahatan digital yang berdimensi pidana. “Dibutuhkan payung hukum tentang perlindungan data serta integrasi dalam satu data nasional, sehingga dibutuhkan keselarasan atau harmonisasi antara perundangan-undangan dengan UU, ” ujarnya.

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut Suhono Harso menambahkan kepemimpinan sangat penting untuk  mendorong perubahan atau  transformasi digital. Selain itu, budaya atau kebiasaan yang  mengarah kepada ekosistem digital  merupakan syarat utama  keberhasilan transformasi.

    Peneliti Senior Indonesia Finansial Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan Indonesia memiliki kelemahan dari sektor digital seperti akses internet yang tidak merata di seluruh daerah. Selain itu,  daya beli masyarakat terhadap internet dan literasi digital juga masih terbatas. "Untuk itu penting bagi kita supaya perkembangan teknologi dan digital dimanfaatkan secara optimal, sehingga bisa menghasilkan dan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, ” pungkasnya.(*)

    PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Bina Ketahanan Wilayah, Korem 052/Wijayakrama...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 290

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 159

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK lagi Terkait Kasus Korupsi e-KTP
    Tiga Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi
    Tim Verifikasi Perpustakaan RI Tinjau Lokasi Pembangunan Pusda di Kota Pariaman
    Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

    Ikuti Kami