Riyanta: Penanganan Mafia Tanah Butuh Sinergi Antar Lembaga Negara

    Riyanta: Penanganan Mafia Tanah Butuh Sinergi Antar Lembaga Negara
    Anggota Komisi II DPR RI Riyanta

    JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menyatakan dalam penanganan kejahatan mafia pertanahan dibutuhkan peningkatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk melakukan penilaian dan penyelesaian kasus tanah. Mengingat banyak terjadi kasus hukum terkait pertanahan. Lembaga tersebut diantaranya yakni antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam reforma agraria untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara prinsip dasar negara hukum.

    Demikian disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu usai menerima audiensi dari sejumlah korban kejahatan mafia pertanahan dan sejumlah wartawan eks-media nasional dalam rangka menyampaikan beberapa keluhan terhadap berbagai penanganan persoalan tanah khususnya yang telah berproses di pihak BPN dan aparat kepolisian. Audiensi tersebut digelar di ruang kerja Riyanta, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

    “Tak dapat dipungkiri, kejahatan-kejahatan mafia tanah terindikasi melibatkan oknum-oknum lembaga tertentu. Jadi, mulai saat ini kita bersama-sama bekerja mengurai persoalan mafia tanah ini secara jernih agar bagaimana dapat mencari solusi sesuai dasar negara hukum. Tentu, dalam hal ini juga membutuhkan dukungan sinergitas dari seluruh elemen masyarakat seperti rekan-rekan pers dan aktivis serta lintas kementerian dan lembaga seperti BPN, Kejagung, Polri, dan KSP, ” ujar Riyanta.

    Selain itu, Riyanta menegaskan dalam penuntasan kasus mafia pertanahan dibutuhkan rekonstruksi kembali pasal 17 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut Riyanta, rekonstruksi tersebut merupakan hal yang sangat substantif dalam penyelesaian kejahatan pertanahan. Selama ini, pasal 17 UU 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dokumen warkah atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah itu menjadi dokumen yang dikecualikan atau dianggap bukan dokumen publik.

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    Dalam ketentuannya, dokumen warkah itu yang memilikinya hanya pemilik sertifikat. Pasal tersebut, tandas Riyanta, berpotensi menjadi persoalan ketika dokumen warkah yang dijadikan dasar oleh pemohon sertifikat ternyata palsu atau dipalsukan. Semestinya, Riyanta mengusulkan warga negara yang lebih berhak secara hukum oleh UU diberikan suatu ruang untuk melihat dokumen warkah. Namun, disisi lain pihak yang memperoleh sertifikat dengan cara ilegal, terkesan dilindungi oleh hukum.

    “Oleh karena itu, pasal 17 UU 14 Tahun 2008 harus dikonstruksikan kembali dengan jalan merevisinya. Jadi, ketika itu dibuka secara fair oleh badan yang menyelesaikan sengketa atau BPN atau aparat kepolisian maupun pengadilan. Adu data ini bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh negara, ” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III itu. (pun/sf)

    ARTIST.CO.ID
    market.biz.id ARTIST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Riyanta DPR RI KOMISI II PDIP
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Ferdiansyah Minta Ketegasan Pemerintah Soal...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 69

    Postingan Tahun ini: 286

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 29

    Postingan Tahun ini: 156

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Babinsa Koramil 01/Kota Solok, Lestarilan Kesenian Randai Bersama Warga Binaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Mesum di Kamar Kos; Sepasang Kekasih di Padang Ditangkap Warga dan Digelandang ke Mako Satpol PP
    Harga Cabai Merah di Agam Rp 110 Ribu per Kg, Turun 10 Ribu
    LBH Padang Desak Polda Sumbar Selesaikan 5 Kasus Dugaan Penganiayaan, 4 Korban Meninggal Dunia
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

    Ikuti Kami