Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan

    Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan
    Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki

    JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendukung usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai langkah dalam menyelesaikan persoalan, terutama mengenai pramuwisata yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI). Zainuddin menilai pentingnya pramuwisata untuk diberi payung hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

    “Jadi dengan payung hukum yang jelas, maka eksistensi atau keberadaan pramuwisata ini menjadi lebih terjamin legalitasnya. Termasuk kemudian payung yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah walaupun dasar hukumnya jelas, masa depan pramuwisata akan menjadi lebih baik, ” ujar Zainuddin dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan jajaran DPP HPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menilai, apabila setiap aspek dalam pariwisata dibuat regulasi tersendiri, nantinya akan sangat banyak produk UU. Sehingga, dirinya sepakat apabila UU Kepariwisataan ntersebut direvisi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemandu wisata ini bisa dituangkan dan dinormakan dalam revisi itu.

    “Karena usaha pariwisata itu setidaknya ada kawasan pariwisata, ada jasa, perjalanan wisata, kemudian jasa konsultasi, dan lain-lain. Itu kemudian kalau masing-masing usaha pariwisata ditarik  menjadi satu undang-undang sendiri-sendiri, ini akan menjadi (UU) sangat banyak, ” tandas legislator dapil Jawa Timur X itu. 

    RILISNASIONAL
    market.biz.id RILISNASIONAL
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Diketahui, dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI tersebut, DPP HPI menyampaikan beberapa permasalahan terkait pramuwisata, mulai dari status ilegal atau tidak memiliki lisensi, dan/atau hanya bermodalkan sertifikasi kompetensi, pramuwisata bekerja tidak sesuai dengan kode etik, dan hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap, serta terdapat dikotomi profesi pramuwisata sehingga menjadikan eksistensi organisasi pramuwisata tidak memiliki legitimasi secara menyeluruh. (hal/sf)

    Zainuddin Maliki PAN KOMISI X DPR RI
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    Djohar Arifin Minta Penguatan Perguruan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 290

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 159

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Karena Faktor Ini, SILPA APBD 2021 Tanah Datar Bengkak hingga Rp111,5 M
    Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK lagi Terkait Kasus Korupsi e-KTP
    Tiga Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi
    Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

    Ikuti Kami