Sugeng Suparwoto Apresiasi RUU EBT Akomodir Kekhasan Daerah Guna Penentuan Parameter Harga Listrik

    Sugeng Suparwoto Apresiasi RUU EBT Akomodir Kekhasan Daerah Guna Penentuan Parameter Harga Listrik
    Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menghadiri Rapat Panja Harmonisasi RUU EBT, di Ruang Rapat Baleg DPR RI.

     JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dalam mengakomodir kekhasan daerah guna penentuan parameter harga listrik. Sebab, dengan berpedoman pada kekhasan sebuah daerah tersebut akan membentuk ekosistem EBT yang sehat, dengan didasarkan pada potensi sumber daya energi di masing-masing daerah. Sehingga, hal itu sekaligus akan menekan harga penggunaan EBT tanpa selalu menjadikan PLTU batu bara sebagai acuan harga listrik. 

    “Contoh hari ini bagaimana de-dieselisasi tidak berjalan dengan baik. Karena parameter harga diukur dari harga listrik, yakni PLTU batubara secara nasional. Bagaimana bisa masuk (harganya), kalau misalnya dilakukan dieselisasi padahal sesuai dengan karakter tempat di situ itu harganya jauh (mahal) sekali, ” ujar Sugeng saat menghadiri Rapat Panja Harmonisasi RUU EBT, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022). 

    Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mencontohkan, harga listrik 1 kilowatt per jam (kwh) yang digerakkan oleh tenaga diesel di Papua sudah mencapai 29 sen dolar AS. Sedangkan, harga listrik 1 kwh yang digerakkan oleh PLTU batu bara kurang lebih hanya membutuhkan 4 sen dolar AS (Rp915) yang cukup murah, disebabkan karena adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dengan harga batu bara hanya 70 dolar AS per ton. 

    Padahal, jika dibandingkan dengan harga listrik 1 kwh yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Papua, harganya mencapai 20 sen dolar AS, di mana harga tersebut masih lebih mahal dibandingkan PLTU Batu bara. Namun, jika dibandingkan dengan harga listrik yang dihasilkan dari tenaga diesel yang 29 dolar AS, PLTS di Papua jauh lebih murah.

    BROADCAST.CO.ID
    market.biz.id BROADCAST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Insya Allah, UU EBT ini akan menjadi breakthrough dari tidak majunya perkembangan EBT sejauh ini. Meskipun, secara kebijakan, secara pandangan, kita semua ingin masuk ke EBT. Terlebih energi fosil sudah menjadi masalah, baik  yang berasal dari migas maupun batu bara sudah menjadi masalah luar biasa, ” ujar Sugeng. (rdn/sf)

    Sugeng Suparwoto DPR RI KOMISI VII NASDEM
    Publiksumbar.com

    Publiksumbar.com

    Artikel Sebelumnya

    M. Nurdin Laporkan Hasil Perumusan dan Sinkronisasi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 290

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 159

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Berdayakan IPTEK, BKD Kabupaten Solok Berikan Kemudahan Pelayanan dan Tingkatkan PAD
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK lagi Terkait Kasus Korupsi e-KTP
    Tiga Tersangka Pembobol Rumah Warga di Padang Ditembak Polisi
    Tim Verifikasi Perpustakaan RI Tinjau Lokasi Pembangunan Pusda di Kota Pariaman
    Rentan Bencana, BPBD Sumbar Kembali Garap Destana

    Ikuti Kami