Temukan Potensi Mal Administrasi Tata Kelola Tenaga Honorer, Ombudsman RI Keluarkan 4 Opsi

    Temukan Potensi Mal Administrasi Tata Kelola Tenaga Honorer, Ombudsman RI Keluarkan 4 Opsi
    Anggota Ombudsman, RI Robert Na Endi Jaweng

    JAKARTA – Ombudsman RI memberikan 4 (empat) opsi saran perbaikan kepada Pemerintah terkait kebijakan dan tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman, RI Robert Na Endi Jaweng dalam Diskusi Publik “Kebijakan dan Tata Kelola Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pada Selasa (28/12/2021).

    “Fakta menunjukkan kita butuh tenaga honorer, fakta sisi lain yang menjadi fokus Ombudsman bahwa kebijakan dan tata kelola tenaga honorer itu menjadi masalah. Cukup banyak maladministrasinya bahkan kalau dilihat ada maladministrasi berlapis di sejumlah tingkatan, ” terang Robert.

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Robert menambahkan berdasarkan hasil Kajian Sistemik yang telah dilakukan bersama Keasistenan Utama VI Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam 5 (lima) rantai proses terkait status, perencanaan/pengadaan, kondisi kerja, pengembangan kompetensi dan pasca kerja bagi tenaga honorer. Hasilnya ditemukan yaitu;

    1) Terdapat perbedaan aturan terhadap status tenaga honorer;

    UPDATES.CO.ID
    market.biz.id UPDATES.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    2) Perekrutan tenaga honorer tetap dilakukan tanpa standar yang baku dan jelas untuk memenuhi kebutuhan pegawai;

    3) Tidak ada standar pengupahan bagi tenaga honorer sehingga berbeda antara di pusat dan daerah, serta hampir sebagian besar tenaga honorer tidak diberikan jaminan sosial;

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    4) Pemerintah tidak mempunyai perencanaan dalam penganggaran pengembangan kompetensi bagi tenaga honorer dan,

    5) Tidak ada jaminan pasca kerja bagi tenaga honorer.

    Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Keasistenan Utama VI, Ani Samudra Wulan menerangkan bahwa Ombudsman RI memberikan opsi 4 (empat) saran perbaikan terhadap tata kelola tenaga honorer pada Instansi Pemerintah.

    Opsi pertama, mengalihkan tenaga honorer menjadi ASN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana agar pemerintah segera merumuskan kebijakan afirmatif pengalihan secara administrasi baik pendataan, pemberkasan, verifikasi dan validasi tenaga honorer ke ASN, ” jelas Ani.

    Opsi kedua, memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan segara merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah (bagi tenaga honorer yang bekerja di atas satu tahun) dan, standar UMR di daerah yang bersangkutan (bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari satu tahun),

    Pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada tenaga honorer sebagai Peserta Penerima Upah (PPU) dan memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Pesangon).

    Opsi ketiga, melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer dengan menyusun Peraturan Presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda hingga  masa transisi tahun 2023 sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018, ” ucap Ani.

    Selain itu, Ombudsman RI juga meminta agar menyusun Peraturan Presiden untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang PPK atau Pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN serta, memberlakukan pengendalian dan pengenakan sanksi fiskal dan administrasi terhadap PPK atau Pejabat lain yang masih mengangkat tenaga honorer.

    Opsi keempat, membiarkan dan melanjutkan saja segala proses biasa sebagaimana adanya saat ini (do nothing).

    DELIKHUKUM.ID
    market.biz.id DELIKHUKUM.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Opsi pilihan Ombudsman RI adalah memberlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan dengan meminta  kepada DPR RI agar merevisi UU ASN untuk mengamodir keberadaan tenaga honorer sebagai salah satu pegawai pemerintahan, ” tutup Ani.(***)

     

     

     

     

    DESTINASI.CO.ID
    market.biz.id DESTINASI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

     

     

     

     

     

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indonesiasatu.co.id

    Indonesiasatu.co.id

    Artikel Sebelumnya

    Presiden Jokowi: Bendungan Ladongi Dapat...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Afrizal verified

    Joni Hermanto

    Joni Hermanto verified

    Postingan Bulan ini: 76

    Postingan Tahun ini: 138

    Registered: Nov 16, 2020

    Linda Sari

    Linda Sari verified

    Postingan Bulan ini: 69

    Postingan Tahun ini: 286

    Registered: Aug 12, 2021

    Fernando Yudistira

    Fernando Yudistira verified

    Postingan Bulan ini: 42

    Postingan Tahun ini: 152

    Registered: Sep 5, 2021

    Riski Amelia

    Riski Amelia verified

    Postingan Bulan ini: 29

    Postingan Tahun ini: 156

    Registered: Aug 3, 2021

    Profle

    Riski Amelia verified

    Babinsa Koramil 01/Kota Solok, Lestarilan Kesenian Randai Bersama Warga Binaan
    Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan
    Atasi Air Bersih, PDAM dan Damkar Kolaborasi Giat Cuci Hole Sumur Bor Daerah
    Diberitakan Sepihak Dan Tendensius, Polres Pasaman Laporkan Media 'KN' Medan ke Dewan Pers

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Mesum di Kamar Kos; Sepasang Kekasih di Padang Ditangkap Warga dan Digelandang ke Mako Satpol PP
    Harga Cabai Merah di Agam Rp 110 Ribu per Kg, Turun 10 Ribu
    LBH Padang Desak Polda Sumbar Selesaikan 5 Kasus Dugaan Penganiayaan, 4 Korban Meninggal Dunia
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

    Ikuti Kami